SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang memastikan langkah evaluasi menyeluruh terhadap pengoperasian BRT Trans Semarang dilakukan secara bertahap namun tegas. Langkah ini merupakan respons atas insiden kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu yang melibatkan salah satu armada.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyatakan bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Ia menegaskan seluruh proses evaluasi dilakukan tidak hanya untuk merespons kejadian, tetapi juga membangun sistem transportasi publik yang lebih aman.
Agustina mengungkapkan bahwa operator selaku pihak ketiga telah dipanggil dan mendapatkan teguran langsung. Pemkot meminta agar seluruh armada segera menjalani pemeriksaan ulang demi memastikan kelayakan operasional.
Menurutnya, terdapat tiga faktor indikatif yang menjadi perhatian utama pemerintah kota, yakni kelebihan muatan, kondisi mesin bus, dan kualitas sumber daya manusia atau pengemudi. Ketiga aspek tersebut tengah dianalisis kembali agar tidak menimbulkan risiko di masa depan.
Wali kota menyebut kelebihan penumpang menjadi tantangan yang terus berulang di lapangan. Jumlah penumpang yang meningkat tidak diimbangi jumlah armada yang tersedia sehingga memicu risiko keselamatan.
Namun demikian, penambahan armada bukanlah pilihan yang mudah. Pasalnya, setiap penambahan bus secara otomatis menaikkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK), sedangkan nilai subsidi untuk Trans Semarang sudah cukup besar.
Agustina meminta para pengemudi untuk lebih disiplin dan tegas dalam membatasi jumlah penumpang. Ia menegaskan bahwa keselamatan harus berada di atas pertimbangan lainnya.
Selain isu penumpang, kondisi bus yang dinilai menurun turut menjadi sorotan. Pemeriksaan pada tahun sebelumnya tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga Pemkot menuntut evaluasi kelayakan yang lebih ketat.
Agustina memerintahkan Dinas Perhubungan untuk memastikan seluruh armada diuji secara langsung. Ia bahkan menyampaikan kesediaannya untuk melihat sendiri proses pengujian sebagai bentuk pengawasan.
Menurutnya, kelayakan armada tidak boleh diukur hanya dari dokumen. Ia menginginkan transparansi penuh, terutama karena hasil uji kelayakan akan menentukan apakah bus boleh kembali beroperasi atau harus diganti.
Karena kontrak operator baru akan dimulai pada Januari mendatang, Pemkot memberikan waktu perbaikan secara bertahap. Namun seluruh proses wajib selesai sebelum awal tahun.
Agustina menegaskan bahwa armada yang tidak lolos uji tidak akan diizinkan beroperasi. Operator diminta mengganti bus dengan kondisi lebih baik agar keselamatan publik terjamin.
